Anggota Fraksi PPP Minta Bupati Sumenep Turun Tangan Atasi Keuangan 2 BUMD Yang Sekarat

2 BUMD Tersebut Yakni PD Sumekar dan PT Sumekar

Paling Kiri: Juhari Anggota Komisi II dari Fraksi PPP DPRD Sumenep/Net
85 Views

Radarsumenep.com– Anggota Fraksi PPP DPRD Sumenep meminta Bupati Sumenep tak Berdiam diri soal Keberadaan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sumenep yang saat ini dinilai tidak sehat keuangannya.

Dua perusahaan plat merah yang disebut-sebut tidak sehat itu adalah PD Sumekar dan PT Sumekar. Keduanya diduga kuat belum bisa menghidupi perusahaannya. Hal itu juga berdampak belum adanya pembagian laba perusahaan (dividen) kepada Pemerintah Daerah.

Konon PD Sumekar mengelola bisnis Apotek dengan cara dipihakketigakan, namun belum juga memberikan profit kepada PD Sumekar, meski dalam catatannya ada keuntungan.

Selain Apotek, PD Sumekar konon mengelola pengadaan beras ASN (Aparatur Sipil Negara).

BUMD lainnya berupa PT Sumekar hanya mengelola bisnis perkapalan dengan kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS). Sayangnya bisnis ini malah menimbulkan gejolak setelah sejumlah pegawainya menuntut gaji mereka segera diberikan.

Untuk itu Juhari meminta pihak Bupati tak berdiam diri dan segera turun tangan menyelesaikan dua BUMD yang “sakit” tersebut.

“Dua BUMD ini kan sudah lama berdiri, dan terus dipaksa untuk bisa menghasilkan (income). Ternyata sampai detik ini perusahaan ini tidak sehat,” ujar Juhari anggota komisi II dari Fraksi PPP DPRD Sumenep.

Langkah taktis dari Bupati diharapkan mampu menolong dua BUMD yang tengah sekarat. Dirinya berharap ada progres pertumbuhan dari bisnis yang digeluti hingga berkembang.

“Bupati itu kan pengusaha, kami yakin punya cara dan trik untuk bisa menyehatkan dua BUMD yang tidak sehat. Entah dengan membuka bisnis baru atau langkah kebijakan lain yang bisa menguntungkan,” ujar politisi PPP ini kepada wartawan Sumenep.

Untuk itu, pihaknya berharap bupati tidak hanya sekadar memikirkan OPD (Organisasi Perangkat Daerah), tapi BUMD yang tidak sehat juga harus dibiarkan.

“Ini jangan dibiarkan, masak dari bupati sebelumnya (hingga ganti bupati) sampai saat ini belum ada langkah taktis dalam membuat penyehatan BUMD ini,” sindirnya.

Pihaknya menyarankan agar dalam upaya menyehatkan keuangan di dua BUMD tersebut tidak lagi mengandalkan pada penyertaan modal.

“Nanti tidak sehat ada penyertaan modal lagi, itu kami kira bukan solusi. Harus ada kebijakan baru yang inovatif dari bupati,” pungkas Juhari.

Sementara Bupati Sumenep belum dilakukan konfirmasi apapun terkait harapan Anggota Fraksi PPP DPRD Sumenep tersebut.

Melansir situs resmi Pemkab Sumenep yang tayang pada 01 Maret 2005,
Perusahaan Daerah yang menanungi Apotik tersebut, memperoleh suntikan dana sebesar Rp. 800 juta. Diantaranya,seperti lapora situs Pemkab, suntikan dana yang bersumber dari APBD itu akan diperuntukkan bagi pembangunan Kantor baru PD Sumekar dan penyertaan modal dengan rincian masing- masing, untuk biaya renovasi dianggarkan sebesar Rp. 600 juta, penyertaan modal sebesar Rp. 200 juta, dan Rp. 10 juta untuk pembiayaan audit.

(ASM/RSC/KAB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.