Aktivis Minta Bupati Fauzi Tegur Dinkes Soal Izin Operasional RSUD A Buya Kangean

147 Views

Radarsumenep.com- Entah kesibukan apa yang menyulitkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep hingga tak sempat merespon konfirmasi wartawan terkait pengajuan Izin Operasional RSUD Abuya Kangean, Sumenep.

Hal tersebut berkaitan dengan dikeluarkan izin operasional rumah sakit yang dibangun pada era Kepemimpinan Bupati sebelumnya.

Sulitnya wartawan mengonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan direscpon Achmad Zaini, salah satu fungsionaris dari Sumekar Network.

Pihaknya meminta Bupati Sumenep Achmad Fauzi agar pimpinan OPD bersikap kooperatif dan profesional terhadap wartawan yang membutuhkan informasi dari sumber yang dibutuhkan.

“Jika ada Kepala OPD yang pelit memberikan informasi yang dibutuhkan wartawan, maka hal itu perlu diingatkan oleh Bupati sebagai pimpinan seluruh OPD,” ujarnya, Senin 27 Juni 2022.

Sebelumnya, sejumlah wartawan berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumenep terkait keterangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang kini berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker).

Diwawancarai wartawan sebelumnya, Sekretaris DPMPTSP dan Naker bilang, bahwa dasar diterbitkannya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

” Jadi kami memproses sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, dan semuanya secara teknis itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Kami memproses izin operasional dasarnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan,” terang Kukuh Heruyanto, Sekretaris DPMPTSP dan Naker Kabupaten Sumenep, Senin 13 Juni 2022.

Disinggung dasar apa yang digunakan Dinas Kesehatan saat mengajukan izin operasional itu, Kukuh menegaskan,

” Disitu kan ada Permenkes,” tegasnya.

Namun disinggung soal Permenkes hanya mengatur pengajuan izin operasional diajukan Pimpinan Rumah Sakit, bukan oleh Dinas Kesehatan.

sementara Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean ini kan masih baru disahkan? Menurut Kukuh dirinya tidak tahu itu isinya seperti apa.

” Saya kan tidak tahu itu. Perizinan kan bukan OPD teknis hanya mengeluarkan, ini lho rekomnya atas dasar itu baru dikeluarkan. Intinya dasarnya dari Instansi Teknis (Dinas Kesehatan,red),” tandasnya. (rkb/fat)

Tentunya hal ini juga menjadi sangat tidak lazim dan bisa dibilang sejarah baru dalam Dunia Perizinan di Kabupaten Sumenep. Sebab izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean diterbitkan sebelum Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean ini ada.

Buktinya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut baru dilantik oleh Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi pada hari Selasa kemarin 14 Juni 2022 di Andhep Asor Keraton Sumenep.

Pelantikan terhadap Direktur RSUD Abuya Kangean bersamaan dengan 27 Pejabat Struktural yang diantaranya juga ada Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Abuya Kangean dan Kepala Seksi Pelayanan RSUD Abuya Kangean serta Kepala Seksi Penunjang RSUD Abuya Kangean.

Dikutip dari Media Center, Bupati Sumenep Achmad Fauzi melakukan penyegaran pejabat di jajarannya dengan menggeser puluhan pejabat terdiri dari fungsional, administrator dan pengawas.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Abdul Majid, S. Sos, M. Si, menambahkan, pejabat fungsional, administrator dan pengawas yang dilakukan mutasi atau pergeseran totalnya mencapai 90 orang tersebar di OPD, Kecamatan dan Puskesmas.

“ Pejabat itu perinciannya untuk jabatan struktural sebanyak 27 orang, jabatan fungsional sebanyak 33 orang dan sisanya untuk Puskesmas dengan memberikan tambahan tugas kepada tenaga medis sebagai kepala Puskesmas sebanyak 30 orang,” tambahnya dikutip dari media center.

Sekedar diketahui dikutip dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 27 ayat (3) menyebutkan, izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan/atau komitmen.[rkb/pn]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.