Izin RSUD Kangean Dikaitkan Permenkes, Sekretaris DPMPTSP Sumenep: ” Saya kan tidak tahu itu..”

164 Views

Radarsumenep.com- Penerbitan Izin Operasional RSUD Abuya Kangean konon dikeluarkan sebelum ada Direktur yang memimpin rumah sakit yang dibangun pada era Bupati A.Busyro Karim tersebut.

Sejumlah pihak menilai hal tersebut dinilai anehdan menggelitik karena dianggap sebagai ‘sejarah baru’ dalam penerbitan izin operasional yang diduga dikelaurkan atau diterbitkan sebelum RSUD di Kangean memiliki Direktur.Banyak pihak mulai mempertanyakan apakah boleh izin operasional Rumah Sakit itu dikeluarkan atau diterbitkan dari Instansi terkait (DPMPTSP)yang membidangi Perizinan dan proses pengajuannya tanpa melalui Pimpinan Rumah Sakit?.

Seperti halnya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep itu diduga kuat tanpa melalui proses pengajuan dari Pimpinan Rumah Sakit tersebut.

Dinas yang saat ini telah berganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) telah menerbitkan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut tanpa melalui proses pengajuan dari Pimpinan Rumah Sakit tersebut.

Bahkan hal ini terungkap setelah sebelumnya pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Sumenep mulai mengungkapkan bahwa dasar diterbitkannya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

” Jadi kami memproses sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, dan semuanya secara teknis itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Kami memproses izin operasional dasarnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan,” terang Kukuh Heruyanto, Sekretaris DPMPTSP dan Naker Kabupaten Sumenep, Senin (13/6/2022).,” Tidak bisa perizinan mengeluarkan izin kalau tidak ada dasarnya,” tegas Kukuh.

Saat disinggung dasar dari Dinas Kesehatan mengajukan izin operasional itu apa? Kukuh menegaskan. ” Disitu kan ada Permenkes,” tegasnya.

Ketika kembali disinggung kalau kembali pada Permenkes itu kan pengajuan izin operasional. itu kan diajukan Pimpinan Rumah Sakit, sementara Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean ini kan masih baru disahkan? Menurut Kukuh dirinya tidak tahu itu isinya seperti apa.

” Saya kan tidak tahu itu. Perizinan kan bukan OPD teknis hanya mengeluarkan, ini lho rekomnya atas dasar itu baru dikeluarkan. Intinya dasarnya dari Instansi Teknis (Dinas Kesehatan,red),” tandasnya.

Tentunya hal ini juga menjadi sangat tidak lazim dan bisa dibilang sejarah baru dalam Dunia Perizinan di Kabupaten Sumenep. Sebab izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean diterbitkan sebelum Direktur atau Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean ini ada.

Buktinya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut baru dilantik oleh Bupati Sumenep Ra Achmad Fauzi pada hari Selasa kemarin 14 Juni 2022 di Andhep Asor Keraton Sumenep.

Pelantikan terhadap Direktur RSUD Abuya Kangean bersamaan dengan 27 Pejabat Struktural yang diantaranya juga ada Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD Abuya Kangean dan Kepala Seksi Pelayanan RSUD Abuya Kangean serta Kepala Seksi Penunjang RSUD Abuya Kangean.

Dikutip dari Media Center, Bupati Sumenep Achmad Fauzi melakukan penyegaran pejabat di jajarannya dengan menggeser puluhan pejabat terdiri dari fungsional, administrator dan pengawas.

Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Abdul Majid, S. Sos, M. Si, menambahkan, pejabat fungsional, administrator dan pengawas yang dilakukan mutasi atau pergeseran totalnya mencapai 90 orang tersebar di OPD, Kecamatan dan Puskesmas.

“ Pejabat itu perinciannya untuk jabatan struktural sebanyak 27 orang, jabatan fungsional sebanyak 33 orang dan sisanya untuk Puskesmas dengan memberikan tambahan tugas kepada tenaga medis sebagai kepala Puskesmas sebanyak 30 orang,” tambahnya dikutip dari media center.

Sekedar diketahui dikutip dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 27 ayat (3) menyebutkan, izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan/atau komitmen.[rkb/pn]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.