Bersikukuh Soal Izin Operasional RSUD Kangean

RSUD A.Buya Kangean/Net
175 Views

Radarsumenep.com- Terbitnya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean seakan menjadi bom waktu yang mulai meledak bagi instansi terkait? Hal ini karena Peraturan Bupati Sumenep Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean baru ditetapkan atau disahkan oleh Bupati Sumenep.

Bahkan pasca Perbup tersebut juga semakin membuka jika terbitnya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut tidak mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkas) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit?

Bahkan terbaru pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Sumenep mulai mengungkapkan bahwa dasar diterbitkannya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

” Jadi kami memproses sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, dan semuanya secara teknis itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Kami memproses izin operasionalnya dasarnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan,” terang Kukuh Heruyanto, Sekretaris DPMPTSP dan Naker Kabupaten Sumenep, Senin (13/6/2022).

” Tidak bisa perizinan mengeluarkan izin kalau tidak ada dasarnya,” tegas Kukuh.

Saat disinggung dasar dari Dinas Kesehatan mengajukan izin operasional itu apa? Kukuh menegaskan. ” Disitu kan ada Permenkes,” tegasnya.

Ketika kembali disinggung kalau kembali pada Permenkes itu kan pengajuan izin operasional itu kan diajukan Pimpinan Rumah Sakit, sementara Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean ini kan masih baru disahkan? Menurut Kukuh dirinya tidak tahu itu isinya apa seperti apa.

” Saya kan tidak tahu itu. Perizinan kan bukan OPD teknis hanya mengeluarkan, ini lho rekomnya atas dasar itu baru dikeluarkan. Intinya dasarnya dari instansi teknis (Dinas Kesehatan,red),” tandasnya.

Dikutip dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 27 ayat (3) menyebutkan, izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan/atau komitmen.

Dilansir dari berita sebelumnya Pemerhati Kebijakan Publik Herman Wahyudi, S.H, mulai mengomentari terkait dengan dikeluarkannya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Menurut Herman Wahyudi, izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tersebut prosesnya cacat prosedur dan berpotensi cacat hukum.

Sebab proses pengajuan untuk izin operasional Rumah Sakit tersebut mecederai amanah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

” Hemat kami proses penerbitan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut cacat prosedur dan berpotensi cacat hukum. Sebab proses pengajuannya tidak berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Pasal 27″ terang Herman Wahyudi, Rabu 3 Februari 2021. Kepada media ini.

Dia juga menjelaskan, bahwa di Permenkes Pasal 27 ayat (3) tegas menyebutkan, izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b izin diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan/atau komitmen.

Bahkan pihaknya mulai menilai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep juga mulai abai terhadap kententuan yang telah dituangkan dalam Permenkes pasal 36 ayat (5).

Karena itu, menurut Herman Pasal tersebut menyebutkan berdasarkan hasil verifikasi dan visitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur Jenderal, Gubernur, Bupati/Wali Kota harus menerbitkan surat persetujuan atau penolakan permohonan Izin Operasional paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima laporan hasil visitasi.

” Nah kalau memang izin operasional itu dikeluarkan sudah berdasarkan hasil visitasi, ini juga patut dipertanyakan, seperti apa prosesnya. Karena menurut hemat kami pengajuan izin operasional tersebut sudah tidak prosedural?,” tandasnya.

Di sisi lain menurut Herman persyaratan untuk memperoleh izin operasional juga diatur dalam Pasal 32 yang meliputi; a) Profil Rumah Sakit paling sedikit visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan Struktur Organisasi., b). Self Assessment meliputi jenis pelayanan sumber daya manusia, peralatan, dan bangunan dan prasarana Rumah Sakit dengan mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini., c). Surat keterangan atau sertifikat izin kelayakan atau pemanfaatan dan kalibarasi alat kesehatan., d). Sertifikat akreditasi; dan surat pernyataan yang mencantumkan komitmen jumlah tempat tidur untuk Rumah Sakit penanaman modal asing berdasarkan kesepakatan/kerja sama internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” Berarti analisa kami kan harus ada Struktur Organisasi (SO) dulu untuk bisa memperoleh izin operasional tersebut,” tukasnya.

Sedangkan pada penjelasan Pasal 34 ayat (1) lanjut Herman, disebutkan untuk mendapatkan izin operasional yang diterbitkan oleh Lembaga SOS. Pimpinan Rumah Sakit harus mempunyai izin mendirikan dan pemenuhan komitmen izin operasional.

“ Ketika Rumah Sakit tersebut belum ada Pimpinannya/Direkturnya terus pemenuhan komitmen izin operasionalnya seperti apa?,” tanya Herman

Untuk itu pihaknya mulai menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep agar izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut dicabut dan kaji ulang.

” Alangkah baiknya menurut hemat kami jika izin operasional yang sudah terlanjur dikeluarkan itu dicabut dan dikaji ulang agar tidak menjadi polemik,” sarannya mengakhiri. [rkb/pn]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.