Sejarah Baru Dunia Perizinan

97 Views

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumenep nampaknya mulai menciptakan sejarah baru dalam dunia perizinan?

Pasalnya, Dinas yang saat ini telah beganti nama menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) tersebut mengeluarkan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tanpa melalui proses pengajuan Pimpinan Rumah Sakit melainkan berdasarkan rekomendasi Dinas Kesehatan.

Hal ini terungkap setelah sebelumnya pihak Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP dan Naker) Kabupaten Sumenep mulai mengungkapkan bahwa dasar diterbitkannya izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep.

” Jadi kami memproses sesuai dengan apa yang menjadi kewenangan kami, dan semuanya secara teknis itu kewenangan dari Dinas Kesehatan. Kami memproses izin operasionalnya dasarnya rekomendasi dari Dinas Kesehatan,” terang Kukuh Heruyanto, Sekretaris DPMPTSP dan Naker Kabupaten Sumenep, Senin (13/6/2022).

” Tidak bisa perizinan mengeluarkan izin kalau tidak ada dasarnya,” tegas Kukuh.

Saat disinggung dasar dari Dinas Kesehatan mengajukan izin operasional itu apa? Kukuh menegaskan. ” Disitu kan ada Permenkes,” tegasnya.

Ketika kembali disinggung kalau kembali pada Permenkes itu kan pengajuan izin operasional itu kan diajukan Pimpinan Rumah Sakit, sementara Peraturan Bupati Sumenep Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abuya Kangean ini kan masih baru disahkan? Menurut Kukuh dirinya tidak tahu itu isinya apa seperti apa.

” Saya kan tidak tahu itu. Perizinan kan bukan OPD teknis hanya mengeluarkan, ini lho rekomnya atas dasar itu baru dikeluarkan. Intinya dasarnya dari instansi teknis (Dinas Kesehatan,red),” tandasnya.

Dikutip dari Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit Pasal 27 ayat (3) menyebutkan, izin operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin diajukan oleh Pimpinan Rumah Sakit untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk penetapan kelas Rumah Sakit dengan memenuhi persyaratan/atau komitmen.

Sedangkan sebelumnya menurut Herman Wahyudi, izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tersebut prosesnya cacat prosedur dan berpotensi cacat hukum.

Sebab proses pengajuan untuk izin operasional Rumah Sakit tersebut mecederai amanah Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

” Hemat kami proses penerbitan izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abuya Kangean tersebut cacat prosedur dan berpotensi cacat hukum. Sebab proses pengajuannya tidak berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes), Pasal 27″ terang Herman Wahyudi, Rabu 3 Februari 2021. Kepada media ini, dikutip dari berita sebelumnya. [rkb]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.